Sejarah

Secara historis, Institut Pemerintahan Dalam Negeri  sudah ada sejak zaman kolonial Belanda, dengan didirikannya sekolah pamong praja untuk kaum Bumiputera. Sekolah-sekolah ini seperti Opleiding School Voor Inlandsche Ambtenaren (OSVIA) dan Middelbare Opleiding School Voor Inlandsche Ambtenaren (MOSVIA) yang menjadi cikal bakal berdirinya IPDN di masa depan. Sekolah ini didirikan untuk mencetak kader-kader pemerintahan yang siap dipakai nantinya.

Fakultas Perlindungan Masyarakat merupakan salah satu fakultas di IPDN yang dibentuk pada tahun 2018 melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja IPDN. Dua fakultas lainnya yang ada di IPDN adalah Fakultas Politik Pemerintahan dan Fakultas Manajemen Pemerintahan. Sebelumnya Fakultas ini memiliki nomenklatur yaitu Fakultas Hukum Tata Pemerintahan. Fakultas Perlindungan Masyarakat membawahi tiga Program Studi, yaitu Diploma IV Praktik Perpolisian Tata Pamong, Diploma IV Studi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Diploma IV Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik,. Kajian untuk membentuk program studi vokasi bidang Perpolisian Tata Pamong di IPDN telah dilakukan sejak tahun 2016, dengan melibatkan pihak internal maupun eksternal, baik di pusat maupun daerah.

Kebijakan di IPDN menempatkan program studi ini di bawah Fakultas Perlindungan Masyarakat kemudian dibuka secara resmi dan mendapatkan mahasiswa/praja baru pada tahun akademik 2018/2019. Izin pendirian program studi termuat dalam Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1157/KPT/I/2018 tanggal 20 Desember 2018 tentang Izin Pembukaan Program Studi Pada Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) di Kabupaten Sumedang.